UPTD Bangunan ( Bagian III )

galihgumelar.org - Pembahasan berikut mengenai penyajian data sebelumnya mengenai UPTD Pengawasan Bangunan .

1. Kinerja UPTD Pengawas Bangunan.

a. Mengawasi dan Menertibkan Bangunan di Wilayah Kecamatan yang ditangani.

UPTD Pengawas Bangunan  dalam melaksanakan pengawasan di Kota / Kabupaten dengan cara inspeksi langsung dan mengobservasi langsung secara rutin dengan melihat beberapa indikasi di lapangan. Patroli dibagi kedalam beberapa regu dan pemilik cakupan wilayah (10 Kecamatan) tertentu dalam pengawasannya. Masing-masing regu memiliki ketua regu untukbertanggungjawab dalam setiap patroli yang dilakukan.

b. Pendataan dan Inventarisasi pada Bangunan yang tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di  Kecamatan Kabupaten / Kota

Pendataan dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai bangunan-bangunan yang hendak didirikan. Pendataan yang dilakukan ini mencatat berbagai temuan - temuan yang bermasalah saat di lapangan dan dicatat dalam berita acara lapangan. Dengan begitu pihak dari UPTD Penngawas Bangunan memiliki cukup informasi untuk selanjutnya mengambil tindakan yang tepat dalam menangani masalah terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang akan di panggil untuk menghadap ke dinas.

Walaupun terkadang ada beberapa pegawai yang melakukan penyimpangan dengan bersedia dan atau menawarkan diri pada warga yang melanggar aturan, untuk membantu dalam proses kepengurusan surat IMB.

Baca Juga : UPTD Bangunan (Bagian II)

Namun disisi lainpun masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut seakan memberikan isyarat agar pegawai UPTD Pengawas Bangunan mengerti apa yang mereka inginkan, seperti tidak ingin berbelit-belit dalam pengurusan surat IMB. Sikap dan mental inilah yang perlu diperbaiki, baik dari masyarakat maupun dari pihak UPTD Pengawas Bangunan tersebut.

Seharusnya sebagai aparatur pemerintah UPTD Pengawas Bangunan memberikan contoh yang baik pada masyarakat, dengan bersikap tegas dan jujur saat menjalankan tugas yang mereka emban, sehingga nantinya tidak memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab. Memang penting adanya kerjasama dan saling pengertian antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak menyimpang.

c. Penataan Bangunan dan Tertib Bangunan pada Kawasan Permukiman kota / kabupaten. Penataan bangunan dan tertib bangunan pada kawasan permukiman di Kota / kabupaten ini dilakukan tanpa pembedaan, namun Kinerja UPTD Pengawas Bangunan dalam menentukan GSB, GSP, dan GSS masing-masing wilayah memiliki ketentuan tersendiri dalam pengukurannya. Ini dikarenakan ditiap-tiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda antara satu dan yang lainnya.

Ketika kita melihat peta Kota / kabupaten yang ditangani, dapat dilihat Kecamatan - Kecamatan ada yang  memiliki cakupan wilayah administratif yang paling luas ada juga yang tdak luas namun padat penduduknya. Tidak jarang berbagi temuan-temuan masalah IMB dan pelanggaran sempadan, juga masalah-masalah lainnya terdapat didaerah tersebut.

Baca Juga : Kinerja UPTD Bangunan ( Bagian I)

Dengan melihat rekapitulasi hasil operasi rutin lapangan dalam kegiatan monitoring dan penataan bangunan yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan pada Kota dan Kabupaten tertentu, banyak wilayak kecamatan kota dan kabupaten terdapat temuan-temuan yang bermasalah seperti tidak memiliki IMB (bangunan dan tower), melanggar sempadan pagar dan bangunan, tidak memiliki lahan parkir yang memadai bagi yang mendirikan toko atau tempat-tempat usaha lainnya.

Dengan adanya UPTD Pengawas Bangunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penyelenggaraan pembangunan dalam keciptakaryaan Kota atau Kabupaten agar tetap terlihat

rapi, indah, aman, nyaman, dan sesuai dengan RTRW yang ada.

d. Pengawasan Ketinggian Bangunan pada kawasan oprasional penerbangan

Pengawasan ketinggian tower atau menara ini dilakukan sama selayaknya bangunan yang lain, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun dalam penempatan untuk didirikannya diusahakan jauh dari kawasan permukiman dan batas ketinggiannya harus sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dishup / Dikominnfo Provinsi Terkait.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja UPTD Pengawas Bangunan dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penertiban Bangunan di Kecamatan

a. Faktor Penghambat Kinerja UPTD Pengawas Bangunan

1) Wilayah kota yang luas

Kota / Kabupaten yang memiliki cakupan wilayah admisitrasi yang sangat luas, menjadikan salah satu yang menyebabkan kurang begitu maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan, tidak sebanding dengan jumlah pegawainya.

2) Hubungan kerjasama

Dari penelitian dilapangan, penulis melihat bahwa dalam operasi lapangan harian yang dilakukan oleh UPTD Pengawas Bangunan terkadang kurang berjalan lancar, seperti kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pegawai UPTD. Dalam menertibkan bangunan yang melanggar ketentuan, masyarakat memberikan perlawanan kepada pihak UPTD Pengawas Bangunan, berusaha menghalang-halangi petugas  Kinerja UPTD Pengawas Bangunan bahkan menyerang petugas saat melakukan pembongkaran. Padahal mereka sudah diberi kelonggaran waktu untuk mengurus masalah surat IMB tersebut.

b. Faktor Pendukung Kinerja UPTD Pengawas Bangunan

1) Kepastian Undang-undang

Jaminan kepastian undang-undang yang menjadi hal yang paling mendasar untuk menjalankan tugas UPTD Pengawas Bangunan Kota / Kabupaten yaitu, dengan terbitnya Surat Perintah Dinas Tata Ruang atau bangunan di Kota / Kabpuaten Terkait, sebagai pedoman untuk menjalankan misi.

2) Fasilitas Penunjang

Sarana penunjang dalam pencapaian tujuan dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban Kota / Kabupaten yang dijalankan oleh UPTD Pengawas Bangunan antara lain tersedianya alat transportasi untuk melakukan kontroling tiap harinya juga alat-alat yang digunakan saat melakukan penertiban. Adapun fasilitas yang tersedia di kantor yaitu, beberapa unit komputer yang digunakan untuk mengimput data, TV di ruang tunggu, AC, tempat duduk untuk menunggu, meja, cabinet, printer