Aksi diikuti oleh beberapa organisasi lingkungan hidup, diantaranya Jaringan Tambang (Jatam), Wahana Hijau Fortuna (WHF), KMPLHK Ranita UIN Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Tangerang Hijau.
Selain mengubur diri, para aktivis juga mengenakan masker sebagai simbol bisunya suara pemerintah, karena tidak berpihak terhadap nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut.
Di lokasi aksi, para aktivis membentangkan spanduk berukuran 2×1 meter bertuliskan “Selamatkan Laut dan Pantai, Tolak Reklamasi Pantai dan Eksploitasi Pasir Laut”. Mereka pun melakukan penanaman pohon mangrove di lokasi kegiatan tersebut.
Koordinator Aksi, Jarkasih Tanjung mengatakan, praktik-praktik pembangunan pasca diberlakukannya UU nomor 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong percepatan eksploitasi sumber daya alam di daerah, salah satunya di wilayah pesisir. Pemerintah berdalih demi memenuhi sumber keuangan daerah, namun kelestarian lingkungan terabaikan.
“Eksplotasi pasir laut dan pencemaran laut merupakan masalah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Jangan biarkan nasib rakyat terutama nelayan tradisional semakin termarginalkan,” tegasnya.
Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara besar-besaran yang dilakukan saat sudah jauh meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan. Sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan kian parah. “Kami heran, ketika wilayah pesisir pantai dan laut rusak, solusi yang diberikan beberapa pemerintah daerah justru menimbulkan dampak kerusakan ekologi. Pemerintah seharusnya melakukan konservasi hutan Mangrove,” terangnya.
Romly Revolvere, Penggiat Lingkungan Hidup Tangerang mengatakan, kerusakan wilayah pesisir pantai dan laut di beberapa daerah seperti di Banten, terjadi akibat lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Romly mencontohkan, Banten dengan potensi wilayah pesisir dan kelautan yang cukup besar, sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Padahal regulasi tersebut sangat penting sebagai pijakan hukum agar terjadi harmonisasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian pengelolaan potensi kelautan di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
“Kebijakan eksploitasi pasir di Kabupaten Serang dan rencana reklamasi pantai di Kabupaten Tangerang adalah bukti disharmoni kebijakan di Provinsi Banten. Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengambil tindakan serius atas praktek-praktek kebijakan di daerah seperti ini,” tegasnya.
Sementara itu, warga Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Mohamad Guntur, menuturkan kerusakan laut di pantai utara Kabupaten Tangerang, akibat pencemaran yang berasal dari Sungai Cisadane dan Teluk Jakarta. Akibatnya nasib nelayan tradisional kian terhimpit.
“Sampai saat ini, kami belum melihat ada upaya kongkrit dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Ironisnya, upaya memulihkan kerusakan tidak ada namun menghentikan sumber pencemar pun tidak dilakukan,” keluhnya.
Ia mendesak kepada semua pihak, terutama Pemkab Tangerang dan Gubernur Banten agar serius memperhatikan nasib masyarakat wilayah pesisir pantai. “Kami mengharapkan ada tindakan tegas kepada pelaku pencemaran serta ada program terpadu dari pmerintah untuk memulihkan kondisi pantai dan laut yang terlanjur rusak dan tercemar,” harapnya.
Kepala Bidang Bina Hukum dan Informasi Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang, Karnata saat dihubungi melalui telpon genggam oleh Satelit News tidak dapat dikonfirmasi. (fajar aditya/jarkasih)
Sumber : Satelit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar