“Saya ucapkan terima kasih kepada SKPD yang telah bekerja keras sehingga kita mampu mempertahankan prestasi opini WTP yang keempat kalinya. Keberhasilan ini tentu tak lepas dari peran serta seluruh komponen masyarakat yang telah membantu pemerintah daerah sehingga kita meraih prestasi yang sangat membanggakan di bidang pengelolaan keuangan tahun 2011,” kata Ismet usai menerima hasil LHP BPK RI di Puspem Tigaraksa, kemarin (28/5).
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten I Nyoman Wara mengatakan, Kabupaten Tangerang telah menyampaikan laporan keuangan pada tanggal 28 Maret 2012 kepada BPK untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 15 tahun 2004 pasal 17.
“Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa hasil pemeriksaan yang diserahkan terdiri dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan,” kata I Nyoman Wara.
Tanggapi Serius Temuan BPK
Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsyad mengatakan, kesuksesan Kabupaten Tangerang meraih opini WTP untuk keempat kali berturut-turut adalah karena Pemkab menyoroti serius setiap temuan dan segera membenahinya.
“Dari tahun ke tahun kami selalu meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi dan penataan pengelolaan keuangan. Tentunya dengan membuat berbagai laporan Standar Operasional Prosedur (SOP),” kata Iskandar Mirsyad.
SOP itu juga didukung dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati. Langkah selanjutnya, kata Mirsyad dengan menindaklanjuti secara serius temuan-temuan BPK yang ada sejak tahun-tahun sebelumnya. “Untuk itu kami membuat action plan, yang dilaksanakan secara terjadwal dan terus menerus dengan konsisten. Sehingga setiap hasil audit BPK bisa ditindaklanjuti untuk perbaikan,” ungkapnya.
Dengan perolehan WTP sebanyak empat kali berturut-turut ini menunjukkan bahwa Pemkab Tangerang memiliki komitmen yang kuat. Terutama dalam menciptakan pemerintah yang bersih menuju good governance. “Langkah-langkah ke depan, kami terus memperhatikan temuan BPK dan terus ditindaklanjuti. Terutama untuk aset kami terus benahi,” jelasnya.
Masih kata Mirsyad, langkah yang signifikan untuk perbaikan sudah cukup. Kemudian tinggal dipertahankan dan ditingkatkan saja. Selain itu, menjaga konsistensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. “Sebetulnya kami hanya menjalankan tugas dan tidak mengharapkan reward. Karena khusus untuk reward dan punisment pegawai kami serahkan ke Bupati,” paparnya.
Ditanya soal hambatan yang selama melakukan pelaksanaan administrasi dan penataan pengelolaan keuangan, Mirsyad mengatakan, hambatan yang masih ditemukan yakni rekonsiliasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Guna peningkatan SDM pihaknya juga berencana untuk menjalin kerjasama dengan pihak lainnya, dalam hal penataan pengelolaan keuangan.
“Rekonsiliasi ini masih perlu ditingkatkan. Karena kemampuan SDM belum merata terutama penataan pengelolaan keuangan. Untuk itu kami akan melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) Jakarta untuk mendidik SDM kami agar lebih baik lagi,” pungkasnya. (fajar aditya/deddy)
Sumber : Satelit News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar