SK Bupati Tangerang NOMOR: 360 Mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan PSBB Di Kabupaten Tangerang 18 April - 1 Mei 2020

Galih Gumelar - SK Bupati Tangerang NOMOR: 360/Kep.411 -Huk/2020  Mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan PSBB Di Kabupaten Tangerang 18 April - 1 Mei 2020.

BUPATI TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR: 360/Kep.411 -Huk/2020

TENTANG

PENETAPAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-I9) DI  WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) Di Lingkungan Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tangerang tentang Penetapan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) Di Wilayah Kabupaten Tangerang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010;

3.   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.Undang-Undang…

- 2 -

2.     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor  31,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia                   Nomor 2851);

3.     Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

4.     Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2000  tentang

Pembentukan   Propinsi  Banten   (Lembaran  Negara

Republik   Indonesia   Tahun           2000   Nomor     138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5.     Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);

6.     Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Thaun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679);

8.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9.Peraturan…

		- 3 -
	9.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
		tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
		Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona
		Virus  Disease  2019  (COVID19)  (Berita  Negara
		Republik Indones
	10.	Keputusan	Menteri	Kesehatan	Nomor
		HK.01.07/Menkes/249/2020  tentang			Penetapan
		Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Wilayah
		Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota
		Tangerang Selatan, Provinisi Banten dalam Rangka
		Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
		(COVID-I9);
	11.	Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2020
		tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
		Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan
		Corona   Virus   Disease   2019   (COVID-I9)   Di
		Lingkungan  Kabupaten  Tangerang  Berita  Daerah
		Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor  );
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	:  Menetapkan  Jangka  Waktu  Pelaksanaan  Pembatasan
	Sosial   Berskala   Besar   Dalam   Rangka   Percepatan
	Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-I9)  Di
	Wilayah Kabupaten Tangerang.
KEDUA	:  Jangka waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
	Besar  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU
	adalah di mulai dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan
	1 Mei 2020 dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan.
KETIGA	:  Perpanjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum
	KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
KEEMPAT	:  Keputusan  Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
	ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa,

pada tanggal 16 April 2020

BUPATI TANGERANG,

ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

TEMBUSAN:

1.  Yth. Gubernur Banten;

2.  Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;

3.  Inspektur Kabupaten Tangerang.