Undang undang dan Peraturan mengenai ASN

Galih Gumelar - Undang-undang dan peraturan mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia cukup luas dan kompleks. Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan yang penting dalam mengatur ASN di Indonesia:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang kebijakan, tata kelola, manajemen, serta hak dan kewajiban ASN di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti pengangkatan, promosi, disiplin, dan pengakhiran hubungan kerja ASN.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Peraturan ini mengatur tentang pegawai pemerintah yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja, termasuk PPPK. Peraturan ini mengatur prosedur pengangkatan, hak dan kewajiban, serta pengakhiran hubungan kerja pegawai yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS: Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang ASN dan mengatur lebih detail tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, termasuk proses pengangkatan, promosi, mutasi, disiplin, dan pengakhiran hubungan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Umum: Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional umum bagi ASN. Jabatan fungsional umum ini mencakup berbagai bidang seperti administrasi, teknis, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK: Peraturan ini mengatur lebih rinci tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang termasuk di dalamnya adalah proses pengangkatan, hak dan kewajiban, serta pengakhiran hubungan kerja PPPK.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai ASN melalui Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB): Peraturan ini mengatur tentang proses seleksi calon ASN melalui ujian kompetensi dasar (SKD) dan ujian kompetensi bidang (SKB).

Selain itu, terdapat juga berbagai peraturan lainnya baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang turut mengatur tentang ASN, seperti peraturan tentang sistem penggajian, pengembangan karier, kode etik, dan lain-lain.